-BENAK REKTOR-

PURBAYA DIRESHUFFLE

Dipublish Tanggal 25 September 2026 Pukul 12:18 Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag - Rektor IAIN Kendari

Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya kena reshuffle sebagai Menteri Keuangan. Sang pengganti adalah Suahasil Nazara yang juga Wakil Menteri Keuangan sekarang yang sudah menjabat sejak Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. Purbaya diganti pada saat sedang memimpin Rapat Kerja Gabungan dengan DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia membahas RUU APBN 2027. Telepon berdering milik Pimpinan Sidang bahwa ada berita dari istana mengenai Menteri Keuangan. Dan tidak lama setelah itu, Purbaya menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya diganti hanya beberapa jam setelah Prabowo pulang dari KTT BRICS di India.

Respon pasar uang pada awalnya cukup negatif, yang mana sewaktu dibuka pada pagi hari berada di Rp. 17.607 per US Dolar dan setelah pelantikan naik menjadi Rp. 17.669 per US Dolar. Sementara harga saham belum cukup menggembirakan karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan. Melansir RTI bahwa IHSG ditutup melemah 0,10% ke 6.534 di akhir perdagangan Senin (14/9/2026). Namun secara keseluruhan respon pasar cukup menguntungkan karena sudah pernah mengawal dua menteri keuangan sebelumnya.

Tugas Menkeu baru Suahasil Nazara ditugaskan Prabowo untuk menjaga cashflow negara agar tetap aman, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan pajak. 
Menkeu Suahasil menyatakan dirinya akan tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen itu diungkapkan olehnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Sesungguhnya mudah saja untuk mengelola anggaran negara. Hanya dengan meningkatkan penerimaan, menurunkan suku bunga, atau menambah utang. Semua opsi bisa dimainkan.

Pelantikan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. 

Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa pergantian Purbaya ditengarai oleh masalah fiskal, kebijakan, dan polemik dengan Danantara harus menyetor 120 T lebih ke kas APBN-PNBP sebagai anggaran jaga-jaga. Pergantian Purbaya menurut para pengamat ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, Purbaya akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan keuangan negara yang membiayai program premium Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Pembangunan Rumah Rakyat. Langkah ini membuat orang-orang yang dekat dengan istana merasa terganggu. Purbaya melaporkan kepada Presiden agar dana MBG diuangkan saja melalui rekening orang tua siswa masing-masing. Bagi Purbaya, langkah ini dipandang lebih efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan makanan yang dilakukan SPPG. Namun langkah ini tentu membuat tidak nyaman bagi banyak orang, apalagi mereka yanh sudah terlanjur membuka dan atau menjalankan program MBG ini, tentu tidak akan rela bila program ini terputus. Maka atas desakan berbagai pihak dan untuk menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka untuk “sementara waktu” atau selamanya Purbaya “diamputasi” dari kabinet. 

Kedua, Purbaya mengambil kebijakan bahwa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) keuntungan bank harus didistribusikan kepada rakyat dengan model pinjaman lunak. Selama ini keuntungan tersebut diendapkan dalam kas Bank Indonesia. Namun ketika Purbaya menjadi Menkeu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diparkir buat jaga-jaga akhirnya disalurkan kepada rakyat agar ekonomi rakyat bisa bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Tetapi kelihatannya pihak bank juga mengerem peminjaman kredit tersebut dengan alasan situasi politik yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang sepenuhnya belum stabil, krisis energi, serta konflik geopolitik dan geostrategis di kawasan, membuat pihak bank Himbara tidak mau melepas pinjaman kredit kepada pebisnis UMKM itu.

Ketiga, Purbaya tidak toleran dengan upaya pembayaran utang kereta Whoos yang harus dilunasi pemerintah saat ini. Negara yang diperankan Menkeu merasa tidak berkewajiban untuk melunasi hutang kereta Whoos dari Presiden Jokowi. Presiden sebelumnya dipandang tidak cukup pruden dan tidak mempertimbangkan secara matang bagaimana pola pembayaran dan pelunasan hutang kereta Whoos tersebut. Dalam benaknya, yang penting diadakan lalu bagaimana selanjutnya, terserah pemerintah berikutnya. Di sini letak keruwetannya. Walhasil Jokowi meradang akibat tindakan Menkeu Purbaya yang bersikukuh seperti ini. Pada sisi lain, sikap “keras kepala” Purbaya dalam menyikapi persoalan kereta Whoos ini membuat Prabowo juga cukup terganggu. Karena Prabowo menyadari bahwa Jokowi berkontribusi besar dalam menyukeskan dirinya menjadi Presiden. Lalu sekarang program yang dirintis Jokowi, kemudian tidak dilanjutkan oleh Prabowo. Ini akan menjadi masalah besar. Maka itu dalam beberapa kesempatan pertemuan empat mata antara  Prabowo dan Jokowi, di beberapa tempat yang dikemas sederhana, disinyalir juga membahas masalah itu.

Keempat, Purbaya berpolemik dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang penerbitan obligasi daerah. Pramono dengan pendapatan asli daerah yang selangit ketimbang Provinsi lain merencanakan akan menerbitkan sendiri obligasi daerah secara mandiri, tanpa melalui bank sentral. Pramono menilai bahwa bila penerbitan obligasi daerah melalui Bank Indonesia, maka daerah merasa didikte dan dikendalikan bank sentral. Sementara DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia dan sistem keuangan yang cukup kredibel, sehingga mereka sangat konfidens dengan langkah yang diambil ini. Pramono merasa mampu menjalankan sistem obligasi daerah tanpa harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan karena itu dipandang akan menghalangi percepatan penerbitannya. 

Kelima, Purbaya memiliki gaya bahasa dan pola komunikasi publik yang kurang menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Beliau ceplas ceplos seperti koboi, langsung pada intinya. Memang dari sisi gestur, gimik, dan gaya bicara Purbaya terkesan kurang menarik, namun mentalitas dan integritas Purbaya berada pada rating yang sangat tinggi. Kehadiran Purbaya di jajaran kabinet adalah untuk “memperbaiki” sengkarut sistem keuangan negara ini yang dinilainya sangat morat-marit. Orang boleh tidak tertarik dengan gaya bicaranya, tetapi niat dan motif atas langkah dan kebijakan yang diambil sangat suci dan ikhlas dalam rangka mensejahterakan bangsa dan mengeluarkan negara dari hutang melilit yang bila dihitung tidak akan mampu dilunasi hingga tujuh turunan. Tidak peduli dengan penilaian pihak lain berkaitan dengan gaya bicara. Sesungguhnya ini hanya menjadi alasan saja untuk melakukan character assasination terhadap Purbaya di hadapan Presiden. Sejatinya para koruptor dan pengusaha besar penggemplang pajak serta investor nakal tidak senang dengan gaya Purbaya. Hidup mereka tidak nyaman karena selalu dikejar dengan kewajiban pajak yang harus dibayar dan akan dihentikan semua aktivitas bisnisnya, lalu dimasukan ke dalam kategori pengusaha dan investor hitam di negeri ini.

Keenam, Purbaya menengarai sekitar 40 perusahaan asal Cina yang tidak membayar pajak PPN. Diduga ada main mata dengan Direktorat Jenderal Pajak. Satu perusahaan baja Cina seharusnya membayar pajak PPN dalam setahun sebanyak 4 Triliun. Bagaimana kalau jumlahnya 40 perusahaan dan rata-rata membayar pajak PPN 4 Triliun per tahun, maka seharusnya yang terkumpul adalah 160 Triliun per tahun, tetapi karena tidak membayar pajak PPN, maka negara dirugikan sebesar 160 Triliun dalam setahun. Angka 160 Triliun ini bukan angka yang kecil kalau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Belum lagi masih banyak perusahaan besar lainnya yang mengambil langkah untuk tidak taat pajak. Maka itu Purbaya geram melihat ulah pegawai pajak seperti ini, sehingga tidak heran kalau kemudian Purbaya memberikan sanksi kepada tidak kurang dari 350 orang pegawai pajak. Mestinya para pegawai pajak ini harus berada pada garda terdepan dalam memikirkan kelangsungan hidup negara ini, tetapi justru mereka pulalah yang sengaja mengambil keuntungan dari pajak yang seharusnya diperuntukkan bagi negara. Sasaran pajak tidak hanya dipungut pada rakyat kecil melulu, tetapi juga terutama kepada perusahaan-perusahaan besar yang nilai pajaknya membumbung tinggi. Pola “menguras” rakyat melalui pajak yang nilainya tidak seberapa, sudah harus dirubah dengan mengutamakan pemungutan pajak kepada pengusaha-pengusaha kelas kakap yang nilainya sangat fantastis. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan pertama adalah membersihkan mental-mental korup dari para pegawai dan pejabat Ditjen Pajak. Fasilitas yang mereka miliki jauh lebih baik dibandingkan dengan pegawai instansi lain. Saat ini negara membutuhkan pegawai dan pejabat Ditjen Pajak yang berintegritas. Karena dari sinilah kita bisa berharap pembangunan akan berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Ketujuh, pergantian menteri keuangan ini juga tidak terlepas dari hasil pertemuan Chatib Basri (CB) dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan Prabowo. Tentu dalam konteks ini Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja Purbaya dengan memanggil penasihat moneter CB dan menteri senior LBP selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam pembicaraan itu diduga bahwa terdapat sisi-sisi lemah dari kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Purbaya dalam situasi ekonomi internal dan eksternal keindonesiaan yang tidak stabil. Dikhawatirkan akan banyak pengusaha dan investor yang hengkang dari Indonesia bilamana Menkeu tetap menjalankan kebijakan yang dinilai ekstrim. Untuk menghentikan langkah Purbaya agar tidak menimbulkan sentimen negatif kepada Indonesia sekaligus mengamankan para pengusaha dan investor itu, maka tidak ada jalan lain, selain Purbaya harus direshuffle. Cara ini identik dengan cara-cara militer dalam mengambil keputusan. Ketika nasib banyak orang terancam, apalagi nasib bangsa dan negara besar ini terancam dirugikan oleh seorang oknum, maka lebih baik oknum tersebut dihentikan perannya, ketimbang memeliharanya tetapi mengancam keselamatan warga bangsa dan negara yang besar ini. Diketahui bahwa keduanya, yakni Prabowo dan LBP berasal dari background yang sama, maka pola pikir dan aksinya juga nyaris dikatakan sama.

Kedelapan, adanya tekanan politik yang sangat kuat yang diduga sebagai akibat dari pengawasan ketat dari Purbaya atas berbagai program premium Prabowo yang dijalankan oleh gerbong partai politik yang bercokol di Senayan. Sebagai seorang profesional, Purbaya tidak bergeming bila berhadapan dengan para politisi, bahkan Purbaya bisa saja menyisir habis kelakuan para politisi yang mencoba “bermain” di wilayah program-program strategis Presiden. Akhirnya dari pada koalisi menjadi “keropos” dan bisa saja “ambrol” ke depannya, maka lebih baik menghilangkan jejak Purbaya di kabinet.

Kesembilan, Purbaya didepak dari kabinet karena Purbaya terlalu populer di tengah masyarakat Indonesia. Lihat saja ketika pertemuan dengan para guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Pada saat Mendikbud Abdul Mu’thi menyebut nama Purbaya dalam sambutannya, para guru memberikan standing aplaus diiringi teriakan, bahkan ada yang histeris. Mungkin karena Purbaya memegang jabatan sebagai bendahara negara yang padanya identik dengan nomor-nomor rupiah, sehingga para guru yang hadir mengidolakan beliau. Ini realita betapa Purbaya sangat populer, bahkan dalam tanda petik mengalahkan popularitas orang nomor satu di negeri ini pada momentum tersebut. Tapi ini hanya merupakan sebuah asumsi saja. Tentu popularitas Presiden jauh lebih tinggi dan lebih dikenal ketimbang Purbaya hanya sebagai seorang menteri yang menjadi pembantu Presiden.

Wallahu a’lam bi al-shawab