-BENAK REKTOR-

DJIWANDONO or DJUHRO

Dipublish Tanggal 29 January 2026 Pukul 03:21 Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag - Rektor IAIN Kendari

Baru setahun menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djowandono kini diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Seperti diketahui bahwa Thomas Djiwandono adalah kerabat Prabowo Subianto sekaligus kader Partai Gerindra besutan Presiden. Djiwandono merupakan putra mendiang mantan Gubernur Bank Indonesia Sudradjat Djiwandono. Jadi urusan kebanksentralan sesungguhnya sudah menjadi bahan diskusi di tingkat keluarga Djiwandono. Bukan masalah yang baru mau didiskusikan, tetapi sudah menjadi santapan diskursus sehari-hari. 

Pengangkatan ini cukup mengejutkan banyak pihak karena mampu mengalahkan saingannya yang sudah 30-an tahun berkiprah di internal Bank Indonesia. Sebut saja Solikin M. Juhro. Person yang satu ini memang sudah malang melintang di dunia perbankan. Beliau pernah menggawangi BI Institut yang nenjadi lembaga think-tank Bank Sentral. Banyak buku dan karya ilmiah yang beliau terbitkan. Sebagian cukup laris di kalangan akademisi. Bicara intelektualitas, kapasitas Djuhro tidak diragukan lagi. Maklum karena pernah memimpin institusi akademik Bank Sentral. Mungkin hanya karena takdir saja yang belum berpihak padanya. Atau karena terlalu kelamaan dan tidak ada yang menggreget di BI sehingga menjadi faktor penentu untuk tidak diangkat. Namun ditengarai pula bahwa Djuhro dipandang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini diambil oleh Sri Muliani Menteri Keuangan sebelumnya. Simpelnya mungkin Djuhro dianggap “orangnya Sri Muliani”, sehingga tidak tercover sebagai deputi. 

Sebaliknya Thomas Djiwandono meski baru setahun masuk di kabinet merah putih namun karena sukses mengawal Purbaya Yudhi Sadewa sebagai “The King of Monetary” yang dinilai sangat berhasil mengumpulkan pundi-pundi negara sekaligus melibas praktik-praktis jahat para tikus-tikus kantor, sehingga ini menjadi kredit poin bagi Djiwandono untuk menduduki posisi yang cukup prestisius itu di tubuh Bank Indoensia. 

Kehadiran Djiwandono ini sejatinya akan mengusik lingkaran kepemimpinan Bank Sentral yang selama ini merasa nyaman dengan grand strategi yang dimainkan. Kebiasaan menumpuk uang di brankas kemungkinan besar akan berubah menjadi “money expansive” dalam hari-hari ke depan. Keberadaan Djiwandono sebetulnya juga turut memudahkan komunikasi antara Purbaya dengan dirinya yang ada di BI dalam kerangka menjembatani dan mengamankan kebijakan keuangan negara yang selama ini dinilai kurang efektif akibat status quo yang menggurita di internal BI. Kebijakan bernuansa “melankolis” akan berubah menjadi “agresif” untuk menggeliatkan ekonomi Indonesia, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pola ini menjadi andalan dari “duet maut” Purbaya-Djiwandono. Jadi peran yang dimainkan oleh Djiwandono, tidak lebih sebagai seorang agen negara yang mengawasi lalu lintas pemanfaatan uang negara secara tepat sasaran. Sekaligus menjaga agar tidak terjadi kemandekan arus kebijakan yang akan diambil melalui Menteri Keuangan yang selama lebih dari satu tahun selalu direspons lambat oleh internal Bank Sentral. 

Presiden Prabowo sebenarnya ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan moneter yang sudah didiskusikan bersama Menteri Keuangan tidak mengalami penyumbatan saluran hanya karena ada “kekuatan lain” yang berada di luar lingkaran yang mempengaruhi BI. Dan pengangkatan Djiwandono hendak memastikan bahwa uang ribuan trilyun milik negara dan hasil sitaan kejaksaan tetap aman tersimpan di BI. Langkah ini sesungguhnya yang ditempuh Prabowo agar percepatan realisasi programnya sebagai Presiden tidak mengalami hambatan dari sisi anggaran, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan banyak anggaran. Apalagi Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi nomor wahid sebagai lembaga negara yang memiliki porsi anggaran dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program MBG ini yang ditrigger dan dibiayai oleh BGN. Oleh karena banyak anggaran yang dibutuhkan dalam merealisasikan program MBG dan program prioritas seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis dan yang lain, anggaran yang terparkir di BI tersebut harus dikawal dan tidak boleh mengalami kebocoran agar sejumlah program prioritas tersebut dipastikan berjalan dengan sukses dan berdampak bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Secara simpel dapat disimpulkan bahwa Djiwandono boleh disebut menjadi “Bodyguard” bagi kebijakan moneter dan ekonomi Purbaya seperti yang diharapkan Prabowo. Wallahu a'lam bi al-shawab.(*)