-BENAK REKTOR-

MENGEKSPLORASI TAKLIMAT PRESIDEN

Dipublish Tanggal 17 January 2026 Pukul 14:03 Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag - Rektor IAIN Kendari

PROLOG

Satu momen cukup langka, Presiden mengundang para rektor perguruan tinggi agama negeri, perguruan tinggi umum negeri, dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia ke Istana Negara. (15/1/26) Sesuatu yang nyaris tidak dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Jumlah yang hadir tidak tanggung-tanggung lebih dari 1200 rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang seluruhnya terkonsentrasi di Istana Negara. Presiden Prabowo mengajak rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk berbicara dan menyampaikan agenda-agenda penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sekali, tetapi sudah beberapa kali Presiden memberikan taklimat atau briefing kepada para akademisi dan elit kampus tersebut. Para rektor dan pimpinan perguruan tinggi melangkah dengan penuh semangat dan antusias untuk bertatap muka langsung dengan Presiden dalam timing yang tepat. Sebaliknya pun demikian, Presiden merasa senang dan bahagia karena dapat berjumpa dengan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, dibalik kesibukan masing-masing masih meluangkan waktu untuk saling bersilaturahmi guna menjalin keakraban antara rakyat dengan pemimpin nomor wahid di negeri ini. Pada kesempatan tersebut Presiden berkehendak menyampaikan sesuatu yang menjadi pikiran dan keyakinannya di hadapan para akademisi se-Indonesia yang disebutnya sebagai "The Brain of The Country".

STATECRAFT

Di awal pemaparannya, Presiden menyampaikan tentang tiga aliran besar yang dianut dalam bernegara (statecraft) yang mesti diketahui oleh seorang pemimpin, yaitu: 1) Aliran Idealisme yang selalu menjaga idiologi dan merujuk pada nilai-nilai moral bangsa dalam setiap peran yang dimainkan; 2) Aliran Pragmatisme yang lebih menitikberatkan pada ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat; dan 3) Aliran Realisme yang mengutamakan kepentingan pertahanan keamanan untuk menjaga stabilitas negara. Ketiga aliran ini idealnya menjadi pilihan bagi negara Indonesia secara berkelindan. Perspektif Idealisme bermakna bahwa Negara Indonesia memiliki idiologi Pancasila yang berakar pada budaya bangsa yang selalu menjadi dasar pijakan dalam berpikir dan bertindak untuk segala aspek yang berkaitan dengan negara. Langkah seperti ini telah ditempuh juga Korea Selatan dengan menjadikan budaya sebagai branding negara. Perspektif Pragmatisme memandang bahwa pencapaian kesejahteraan yang adil dan makmur merupakan harapan negara kepada rakyat Indonesia. Pragmatisme ekonomi secara proporsional mengarah pada pembangunan ekonomi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sinkron dengan preambule UUD NRI 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Upaya menjadikan aspek ekonomi sebagai arus utama telah dijalankan oleh Cina, sehingga mampu menyaingi USA belakangan ini. Perspektif realisme bernegara diperlukan karena Indonesia sebagai bangsa besar yang membentang dari pulau Marore dan Kawiu di Utara; pulau Ndao di Selatan; pulau Rondo di Barat; dan pulau Sota di Timur mesti dijaga dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kita, khususnya alat utama sistem persenjataan yang sangat mendesak untuk diadakan dan dimodernisasi agar Indonesia tidak diokupasi dengan mudah oleh negara lain, seperti okupasi yang dilakukan USA terhadap Venezuela dengan dalih memerangi narkoba.

DATA KEMISKINAN

Presiden Prabowo menyitir data bahwa hampir 30 tahun post-reformasi jumlah penduduk yang tidak memiliki kemampuan ekonomi sekira 82% lebih dan sebaliknya hanya 17% lebih yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Data ini cukup membuat shock Presiden karena dinilainya sangat ironis di tengah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah tapi secara demografis, rakyatnya banyak sekali yang miskin. Lagi pula banyak data yang sengaja dikaburkan dan ditutup-tutupi selama ini. Pada masa awal menjalankan tugas sebagai Presiden dilaporkan bahwa angka kemiskinan sudah menurun sekitar sembilan juta, tetapi setelah dilakukan crosscheck di lapangan ternyata angkanya sedemikian tinggi. Oleh sebab itu, Presiden dalam setahun kepemimpinannya ini mengambil langkah untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Untuk tugas ini diberikan kepercayaan kepada personal dan lembaga yang eligible untuk melakukan survei sendiri guna menghasilkan data yang akurat dan hasilnya seperti yang diungkapkan di atas. 

SATU DATA

Kebijakan tentang satu data merupakan agenda yang urgen. Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa semua data yang dimiliki kementerian/lembaga wajib mengirimkan dan mengaupdate datanya di Badan Pusat Statistik (BPS) yang didaulat sebagai pusat data resmi yang otoritatif. Bila suatu data dikeluarkan tidak melalui BPS, maka patut dicurigai validitas dan reliabilitasnya. Jadi masing masing kementerian tidak lagi mengeluarkan data sendiri-sendiri, seperti yang terjadi selama ini, tetapi semua data terpusat pada BPS. Data-data yang dihimpun oleh BPS ini sangat penting sebagai referensi utama Presiden dalam mengambil kebijakan. Kalau BPS keliru dalam menyampaikan data kepada Presiden, maka kebijakan dan program pemerintah berpotensi akan salah arah dan tidak tepat sasaran.

PINJAMAN NEGARA

Pinjaman negara atau utang pemerintah saat ini sebesar 39,36% diakhir 2024 sedangkan utang luar negeri sebesar 29,3% dari PDB pada November 2025. Angka ini masih di ambang bawah dari 60% sesuai regulasi keuangan negara. Artinya ekonomi kita masih dianggap stabil karena pinjaman luar negeri tersebut tidak akan menggoyang posisi APBN kita. Lain halnya bila utang luar negeri kita di atas 60% maka tentu ekonomi kita akan mengalami kontraksi. Bahkan pada tingkat tertentu negara kita akan mengalami resesi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sedapat mungkin tidak memaksakan diri untuk meminta pinjaman luar negeri secara lebih atau menghampiri 60% dari PDB karena dipastikan akan berdampak buruk bagi perekonomian bangsa.

Sesungguhnya, Indonesia adalah negara yang mampu menjaga stabilitas pinjamannya antara 38-39% dari Produk Dimestik Bruto (PDB) pada rentang tahun 2023-2024. Sementara banyak negara lain seperti Jepang yang memiliki jumlah pinjaman terbanyak di dunia yakni sebesar 259% dari PDB, menyusul USA sebanyak 128% dari PDB, dan Cina 93% dari PDB-nya. Maknanya bahwa Indonesia tidak perlu galau dengan pinjaman luar negeri karena masih di bawah 60%, sedangkan negara-negara raksasa ekonomi dunia saja sekelas USA dan Cina tidak merasa khawatir dengan pinjaman yang melangit. Hal ini menjadi penanda bahwa Indonesia termasuk negara yang mempunyai stabilitas ekonomi dan moneter yang sangat kuat dan berpotensi untuk menjadi negara yang ekonominya unggul di dunia.

KONDISI DANA KREDIT

Bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) telah menyalurkan kredit dengan berbagai variannya sebanyak 5770 triliun lebih, namun return-nya kurang begitu jelas, sehingga banyak yang terjadi kredit macet dan tidak dapat lagi dideteksi. Rupanya ditengarai bahwa anggaran ini digunakan untuk membiayai anak-anak perusahaan BUMN yang jumlahnya hingga mencapai ribuan perusahaan yang tidak tercatat sebagai milik negara. Sementara jumlah BUMN yang tercatat hanya sekitar tiga ratusan saja. Ditemukan pula bahwa banyak holding company yang tidak taat membayar pajak, tetapi gemar membuka anak cabang perusahaan yang selalu membuat proposal pengajuan kredit pada bank yang sumber keuangannya dari negara. Atau ditengarai terjadi pada kasus yang lain misalnya para bankir meminjam uang ke bank lalu dipakai untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) dan dalam waktu beberapa saat saja para bankir bisa mengalami keuntungan, namun hasilnya bukannya dipakai untuk membayar ansuran, tetapi langsung dimiliki sendiri. Walhasil seluruh dana kredit nyaris dipinjam semua, namun pengembaliannya selalu tertunda, sementara pelaku UMKM yang mengajukan peminjaman kredit hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari dana yang tersedia. Gap ekonomi berupa penyaluran kredit seperti ini kerap mewarnai situasi bisnis dan perekonomian bangsa kita. Akses dan afirmasi perbankan dan bisnis yang cenderung bersifat diskriminatif terkadang dipertontonkan di hadapan publik di negeri ini.

EKONOMI INDONESIA TERKUAT

Para pakar ekonomi dunia memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara terkuat keempat di dunia dalam bidang ekonomi dan Cina memimpin di urutan pertama pada tahun 2050-2075. Yang diperlukan saat ini adalah mempersiapkan generasi muda kita yang sehat dan cerdas guna menyongsong era Indonesia Emas 2045 dan sekaligus menjadi pionir yang berperan aktif dalam bidang perekonomian hingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu deretan negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Oleh karena itu, makan bergizi gratis diprogramkan, cek kesehatan gratis dilakukan, sekolah rakyat dan sekolah unggulan dibangun dalam rangka mempersiapkan anak-anak bangsa yang cerdas dan kompetitif di masa datang. Kebijakan ekonomi dan moneter diluncurkan agar UMKM menjadi tumbuh dan berkembang. Pemerintah terlibat langsung secara aktif untuk memberikan pendampingan dan pemantauan kepada perusahaan dan pelaku bisnis, sehingga anggaran negara yang telah digelontorkan dapat diserap dan dimanfaatkan secara produktif, serta dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hal penguatan ekonomi Indonesia tersebut dikemukakan pula adanya pengembangan legal mining yang baru seperti bauksit, selain nikel, timah, batu bara dan tanah jarang sebagai sumber pendapatan negara. Bila potensi sumber daya alam ini dikelola secara baik dan penuh integritas, maka klaim bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia akan menjadi kenyataan.

DISKURSUS APBN 2026

Menilik kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemerintah dan DPR telah menetapkan bahwa anggaran APBN 2026 sebesar Rp.3.842 triliun, sementara target pendapatan Rp.3.153 triliun. Artinya APBN kita masih defisit  di angka Rp.689 trilyun. Rupanya APBN kita tidak sedang baik-baik saja. Anggaran yang diperoleh melalui sektor pajak hanya Rp.2.693 triliun, sedang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.459 triliun. Pada sisi lain, negara memperoleh anggaran melalui Hibah sebanyak Rp.0,66 triliun. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.149 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.692 triliun. Jumlah anggaran APBN kita didistribusikan pada beberapa sektor yang menjadi prioritas negara, yakni sektor ketahanan pangan Rp.164 triliun; sektor ketahanan energi Rp.402 triliun; sektor kesehatan Rp.244 triliun; sektor pendidikan Rp.757 triliun (bila diasumsikan 20% dari APBN) dan dana desa sebesar Rp.60 triliun lebih. Melalui APBN yang sedang defisit itu, masih dijejali dengan beban berat lainnya, berupa adanya patokan target pertumbuhan ekonomi minimal 5,4%; Inflasi 2,5%; nilai tukar Rupiah yang stabil di Rp.16.500 per USD; dan nilai Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,9% yang secara keseluruhannya diposisikan sebagai asumsi makro ekonomi Indonesia. 

Yang menarik bagi Presiden terhadap bentangan distribusi anggaran di atas adalah berkaitan dengan sektor pendidikan, terutama pada bidang riset dan inovasi yang akan mendapatkan afirmasi berupa suntikan dana dari Presiden sebanyak 4 triliun dari sebelumnya hanya 8 triliun, sehingga menjadi 12 triliun di tahun 2026 ini. Presiden sangat berharap kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk berpikir dan menyamakan persepsi menyikapi kondisi negara kita karena para akademisi merupakan "The Brain of The Country" yang berada pada garda terdepan dalam upaya mencerdaskan dan memajukan bangsa dan negara. 

Hal menarik lainnya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang konservatif berada di kisaran 5,4%. Bila ini hanya semacam base line tidak menjadi soal, tetapi kalau ini kemudian dijadikan sebagai target utama, maka masih perlu ditinjau ulang karena semangat Purbaya Yudhi Sadewa untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 6% di tahun ini atau dalam jangka menengah merupakan patokan target pertumbuhan yang cukup realistis. Dengan catatan harus mampu menjaga keseimbangan fiskal dan akselerasi terhadap serapan anggaran pemerintah yang diluncurkan di tengah masyarakat. Sekaligus menjaga stabilitas utang negara dan menerbitkan surat-surat utang domestik, serta mengontrol elastisitas suku bunga.

Untuk menutupi defisit anggaran negara, maka Presiden melakukan operasi dan pelacakan terhadap banyak perusahaan yang menggemplang pajak. Ancaman untuk menutup usaha atau tidak menerbitkan izin usaha perusahaan menjadi senjata ampuh untuk memaksa mereka agar membayar pajak guna keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, langkah persuasif-kompromistik mesti ditempuh yakni dengan menekan perusahaan agar membayar pajak sesuai jumlah tunggakan yang ada dan diberikan tax-amnesti minimalis dalam rangka menghimpun anggaran sebesar-besarnya untuk negara. Demikian pula izin usaha pertambangan dan perkebunan telah banyak yang dicabut izin usahanya bila tidak membayar pajak tepat waktu. Di samping itu, dalam upaya menghimpun anggaran bagi APBN, Prabowo selaku Presiden harus bekerja keras untuk mencari dan mengejar para koruptor agar anggaran hasil korupsi dikembalikan ke negara, lalu dimasukan ke dalam persediaan anggaran negara. Ratusan hingga ribuan triliun rupiah anggaran hasil korupsi telah diterima oleh negara sebagai hasil buruan kejaksaan. Bahkan di hari-hari mendatang telah terendus ratusan triliun dana hasil korupsi yang akan disita kejaksaan dan diserahkan kepada Presiden. 

Dalam pada itu, Prabowo sangat geram melihat para koruptor dan pengemplang pajak serta pelaku bisnis domestik yang sengaja “lari” ke luar negeri. Presiden mengecam mereka sebagai orang yang tidak punya hati nurani karena tidak memikirkan nasib bangsa sendiri yang masih membutuhkan mereka. Prabowo juga mengatakan “there is something wrong” ketika disodorkan data-data yang hanya memuaskan mata dan telinga, padahal tidak sesuai dengan realitas lapangan. Di mana Indonesia sebagai bangsa besar yang kaya akan sumber daya alam, tetapi justru masih memiliki jumlah penduduk yang jauh dari menikmati kesejahteraan hidup. Sementara di pihak lain para pemilik kuasa dengan tenang melakukan korupsi, mengelola perusahaan tanpa membayar pajak, serta memarkir atau memutar kekayaan mereka di luar negeri. Situasinya memang sangat memilukan, di mana anggaran sekira 2.500 triliun lebih selalu terbang ke luar negeri setiap tahun. Persoalannya apakah para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan tidak memahami masalah ini? Boleh jadi diketahui tetapi pura-pura tidak tahu. Padahal Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan kepada kita bahwa sumber daya ekonomi harus tinggal dalam negeri serta dikelola bersama-sama dengan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Hal ini terjadi karena para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan masih menggunakan sistem ekonomi neoliberal, di mana nilai barang dan jasa diserahkan semua kepada kehendak pasar. Padahal sistem ekonomi neoliberal yang dianut selama ini tidak pernah membawa pada kesejahteraan. Bahkan “sukses” menciptakan jurang pemisah yang menganga di antara kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi dan kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Sistem ekonomi neoliberal sengaja dicetuskan negara adidaya untuk "memperdayai" negara-negara dunia ketiga. Padahal mereka tidak sepenuhnya mempraktikkannya. Hanya diberlakukan pada negara yang nota bene bisa dengan mudah ekonominya dikendalikan. Hasilnya, kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara masyarakat kebanyakan berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Data terbaru yang dipaparkan Presiden cukup membuat kita terhenyak seketika bahwa hanya 17% yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dari 285 juta penduduk Indonesia. Sedangkan selebihnya 82% terkategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu sama sekali memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

CAPAIAN PROGRAM

Sementara itu pada momentum tersebut, Presiden mengeksposur pula tentang keberhasilan yang telah dicapai dalam satu tahun masa pemerintahannya. Program penguatan pangan melalui swasembada beras yang dinilai sangat berhasil selama hampir 30 tahun belakangan tidak pernah tercipta. Pun Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sukses untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi bagi ibu hamil dan menyusui. Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai deteksi dini terhadap penyakit yang diidap masyarakat; Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk 81 ribu di seluruh Indonesia; Sekolah Rakyat sebagai wadah menciptakan generasi bangsa yang cerdas telah berdiri 166 buah di seluruh Indonesia; sekolah Garuda pun demikian; pembentukan dan pemanfaatan DANANTARA; melakukan sapu bersih para koruptor dan pengemplang pajak; serapan dan produktivitas perkreditan rakyat yang dipantau secara ketat;  pengurangan beban APBN; serta stabilisasi nilai tukar rupiah; dan berbagai capaian besar lainnya. Sebuah capaian yang sangat mengesankan sehingga memberikan rasa optimis kepada masyarakat bahwa upaya Presiden untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di bawah ridho Tuhan akan terwujud.

EPILOG

Tidak terasa Presiden telah menyampaikan pokok pikiran dan keyakinannya mengenai kondisi objektif negara, capaian-capaian pemerintah selama satu tahun, dan agenda-agenda strategis pemerintah ke depan selama lebih dari dua jam. Namun dalam waktu yang cukup lapang tersebut, ternyata belum semua pokok pikiran dan keyakinan Presiden tersampaikan. Oleh karena itu, Presiden masih akan mengundang lagi para rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk kembali ke istana negara guna mendengarkan bersama dan berdialog mengenai agenda penting pemerintahan dalam waktu yang tidak lama.(*)