
Jakarta, Humas - Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri menggelar koordinasi nasional persiapan Launching Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PTKIN Tahun 2026, di Vertue, Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Rapat Koordinasi nasional yang mengusung tema
Koordinasi, Penguatan, dan Strategi Pelaksanaan PMB PTKIN ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi nasional dalam pelaksanaan PMB PTKIN yang terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, pengurus Forum Rektor PTKIN, para rektor PTKIN se-Indonesia, serta Panitia Nasional PMB PTKIN. Hadir pula sejumlah pemangku kepentingan terkait dari berbagai unsur kelembagaan.
Ketua Forum Rektor PTKIN, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga PTKIN dalam menghadapi dinamika pendidikan tinggi keagamaan. Menurutnya, penguatan kualitas input mahasiswa harus menjadi perhatian utama seluruh PTKIN.
“diperlukan strategi komunikasi yang masif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital. Sistem seleksi yang inklusif juga penting untuk menjangkau madrasah, pondok pesantren, dan wilayah terpencil,” ujarnya.
Forum ini turut membahas sejumlah agenda strategis PMB PTKIN 2026. Di antaranya rencana pembukaan pendaftaran PDSS SPAN PTKIN pada 5 Januari 2026 serta pelaksanaan launching PMB secara luring dan daring.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., menegaskan bahwa PMB PTKIN harus menjadi pintu masuk transformasi kelembagaan pendidikan keagamaan. Ia menyampaikan bahwa Kemenag yang berdampak adalah Kemenag yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya.
Sekjen Kemenag juga menyoroti penguatan kelembagaan keagamaan, termasuk rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan penguatan Ma’had Ali. Dalam hal ini, PTKIN dituntut menghasilkan lulusan dengan kedalaman ilmu agama dan keluasan wawasan sosial serta sains.
Ia menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus menjadi rujukan utama pengembangan PTKIN. Keselarasan kebijakan pendidikan tinggi keagamaan dengan agenda pembangunan nasional dinilai krusial.
Koordinasi nasional ini turut dihadiri oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari, Husain Insawan. Kehadiran tersebut menegaskan komitmen IAIN Kendari dalam mendukung penguatan kebijakan PMB PTKIN secara nasional. Ia menegaskan bahwa PMB PTKIN harus berorientasi pada kualitas dan dampak lulusan.
“IAIN Kendari siap menyelaraskan kebijakan nasional PMB PTKIN dengan strategi institusional kampus untuk melahirkan lulusan yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (nov)